Bangsa Yang Mudah Melupakan

Sambutan untuk acara peluncuran buku: SELEPAS BAPAKKU HILANG

Karya Fitri Wiji Thukul di TIM tgl 16 Juni 2009

Bangsa yang Mudah Melupakan

Rasanya baru kemarin Orde Baru tumbang, rasanya baru kemarin reformasi dimulai oleh para mahasiswa. Mei 1998, masih kuat dalam ingatan, mahasiswa Trisaksi dibunuhi, gedung-gedung dibakari dan mereka yang terjebak di dalamnya mati. Mei 1998, masih terasa bau anyir darah dan bau asap yang sengit, dan orang-orang keturunan Tionghoa panik, cemas, dan sebagian menjadi korban: harta, nyawa dan kehormatan.

Sebelumnya, masih di ujung usia Orde Baru, anak-anak muda, mereka para aktifis demokrasi, anggota partai, dan aktifis kesenian dihilangkan. Sebagian dikembalikan, namun sebagian besar lainnya masih hilang, hingga sekarang. Siapa yang bertanggungjawab atas nasib mereka, siapa yang bertanggungjawab untuk mencari mereka? Siapa yang bertanggungjawab mencari siapa yang bertanggungjawab?

Impunitas adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Impunitas adalah kata yang mujarab untuk menjelaskan bahwa mereka yang bertanggungjawab tidak dimintai tanggungjawabnya. Dan, yang seharusnya bertanggungjawab memintai tanggungjawab melepaskan tanggungjawabnya.

Malam ini, tiba-tiba, kita jadi ingat Munir, anak muda pekerja HAM yang tekun, bapak dua anak, yang terpanggil untuk terus mencari para korban yang belum pulang. Ia ingin melawan impunitas, dan terus mencari, mencari. Mulai dari penyair jalanan, Wiji Thukul hingga Herman Hendrawan, sampai akhirnya ia sendiri dihentikan, diracun dan mati. Siapa yang bertanggungjawab atas kematian Munir? Pantaskah semua perkara besar ini tanggungjawabnya hanya dibebankan kepada seorang pilot?

Tiba-tiba kita juga ingat peristiwa Semanggi, anak-anak muda itu, para mahasiswa itu, ditembaki, sebagian mati. Tiba-tiba kita juga ingat banyak korban dan keluarganya terbengkelai hak-hak mereka. Semuanya dibiarkan tanpa penyelesaian, tanpa harapan. Ibu-ibu yang kehilangan anak; para isteri yang kehilangan suami; dan anak-anak yang kehilangan bapak; semua diacuhkan. Mereka dianggap bukan siapa-siapa! Para korban pelanggaran HAM dibiarkan merintih, sengsara dan nestapa.

Masih pantaskan kita menyebut diri sebagai bangsa yang beradab? Sementara para korban HAM di sekeliling kita dibiarkan merana, tanpa cinta dan pengharapan?

Hari-hari belakangan ini sebagai rakyat kita disuguhi tontonan amat menarik. Para politisi tiba-tiba punya banyak waktu luang menyapa rakyat. Dengan senyum mengembang dan wajah ceria, padahal sebagian mereka sebelumnya jarang tersenyum. Mereka melambaikan tangan kepada rakyat yang berkerumun bagai semut.

Tidak susah membentuk kerumunan massa karena banyak ahlinya di lapangan, yang penting tersedia dana. Maklum, di samping miskin, rakyat pun sangat ingin melihat pemimpin politik mereka dari dekat. Sebab, selama ini mereka hanya terlihat jauh di layar kaca.

Berbagai cara dilakukan demi menarik hati rakyat. Sebagian datang ke pasar-pasar tradisional, sebagian pergi ke sentra-sentra industri kecil seperti pedagang kripik tempe. Tanpa risih mereka mencicipi tempe yang mungkin tidak pernah mereka sentuh sebelumnya. Ada pula sengaja naik becak, kendaraan yang selama ini dianggap sebagai pengganggu ketertiban.

Mereka juga memanfaatkan media, berpidato tanpa teks, meski isi pidatonya sama sekali tidak mencerminkan visi kenegarawanan. Kita lalu tidak dapat membedakan mana fiksi dan mana fakta. Masih pantaskan kita menyebut diri sebagai bangsa yang jujur jika pemimpin politiknya hanya pandai berakting?

Sepanjang masa kampanye, para politisi memberi janji sebanyak-banyaknya. Kan hanya janji? Tidak ada tuntutan untuk merealisasikan janji. Bukankah bangsa ini sudah terkenal sangat pelupa? Jadi, tidak masalah! Tidak masalah mengobral janji apa pun. Masih pantaskan kita menyebut diri sebagai bangsa religius, jika para pemimpin tidak henti-hentinya berdusta dan munafik?

Rakyat pun bertanya-tanya dari mana dana yang dipakai untuk berkampanye di televisi, di koran, di radio, dan di jalan-jalan? Masih pantaskan kita menyebut diri sebagai bangsa yang besar, jika para pemimpin hanya pandai membuang uang, sementara rakyat butuh beras, butuh obat, butuh air bersih? Masih pantaskan???